Lombok Timur, 24 Juli 2026 – Upaya mewujudkan pembangunan desa yang inklusif tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat. Hal tersebut terlihat di Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, di mana perempuan kini semakin berperan dalam berbagai proses pembangunan desa melalui Sekolah Perempuan Pade Angen.
Perubahan ini menjadi salah satu praktik baik yang dipelajari oleh peserta SDG Certified Leader Program saat melakukan kunjungan lapangan ke Desa Loyok pada Jumat (24/7). Kegiatan yang difasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui SDG Academy Indonesia tersebut bertujuan memperkenalkan praktik pembangunan berbasis masyarakat yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
Perempuan Kini Lebih Aktif dalam Pengambilan Keputusan
Sejak didampingi pada tahun 2023, Sekolah Perempuan Pade Angen telah menjadi ruang belajar sekaligus wadah pemberdayaan perempuan di Desa Loyok. Dampaknya mulai terlihat dari meningkatnya keberanian perempuan untuk menyampaikan pendapat dalam musyawarah desa, ikut menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), hingga mengakses berbagai layanan publik yang sebelumnya sulit dijangkau.
Kepala Desa Loyok, Lalu Bahaiddin, menjelaskan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam keluarga maupun masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas perempuan menjadi bagian penting dari pembangunan desa.
Menurutnya, perempuan perlu memperoleh ruang untuk berkembang tanpa harus meninggalkan perannya di dalam keluarga. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah desa saat ini menghadapi tantangan berupa penurunan alokasi Dana Desa sekitar 30 persen sehingga sejumlah program harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Kolaborasi LPSDM dan KAPAL Perempuan Bangun Desa yang Lebih Inklusif
Program Sekolah Perempuan Pade Angen dikembangkan melalui kolaborasi antara Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) dan Institut KAPAL Perempuan sebagai bagian dari pendampingan yang telah berlangsung sejak 2023.
Our Profile Video : https://www.youtube.com/watch?v=l5iSdaAmoJs&t=68s
Direktur LPSDM, Ririn Hayudiani, menjelaskan bahwa pendampingan tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kerajinan anyaman bambu. Program ini juga memperkuat pemahaman perempuan mengenai hak-haknya, meningkatkan kapasitas menghadapi perubahan iklim, serta mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.
Menurutnya, perubahan yang paling terlihat adalah meningkatnya rasa percaya diri perempuan untuk berbicara dalam forum publik, mengikuti musyawarah desa, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial maupun pembangunan.
Penyandang Disabilitas Semakin Memiliki Ruang Berpartisipasi
Manfaat program ini juga dirasakan oleh perempuan penyandang disabilitas. Salah satu peserta Sekolah Perempuan, Zinuraini, menyampaikan bahwa melalui Aliansi Penyandang Disabilitas Perempuan (APPD), perempuan penyandang disabilitas kini memiliki kesempatan menyampaikan aspirasi pembangunan secara langsung.
Keikutsertaan mereka dalam penyusunan RKPDes menjadi bukti bahwa pembangunan desa semakin memperhatikan prinsip inklusivitas dan memberikan ruang yang setara bagi seluruh warga.
Pos Pengaduan Menjadi Akses Layanan Bagi Masyarakat
Selain menjadi ruang pembelajaran, Sekolah Perempuan Pade Angen juga mengembangkan Pos Pengaduan yang membantu masyarakat memperoleh berbagai layanan, mulai dari administrasi kependudukan, perlindungan sosial, layanan kesehatan perempuan, hingga pendampingan usaha ekonomi.
Hingga pertengahan tahun 2026, Pos Pengaduan telah menangani 713 pengaduan, termasuk 413 pengaduan yang berasal dari perempuan dan penyandang disabilitas. Berbagai pengaduan tersebut ditindaklanjuti melalui pendampingan, akses bantuan sosial, bantuan pangan, bantuan ternak, hingga dukungan bahan baku bagi kelompok pengrajin anyaman.
Pemberdayaan Perempuan Bukan Sekadar Soal Ekonomi
Salah satu anggota Sekolah Perempuan, Hifsatul Aini, menegaskan bahwa tujuan utama program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat.
Menurutnya, pemberdayaan perempuan diarahkan agar perempuan memiliki kemandirian ekonomi, memiliki aset atas nama sendiri, memperoleh penghasilan secara mandiri, serta semakin percaya diri untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di keluarga maupun masyarakat.
Dengan demikian, perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama yang ikut menentukan arah pembangunan desa.
Praktik Baik untuk Mendukung Pencapaian SDGs
Mewakili Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas, Rachman Kurniawan menilai bahwa pengalaman Desa Loyok menunjukkan implementasi SDGs dapat berjalan secara nyata apabila didukung kolaborasi antara pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, dan warga.
Menurutnya, pemberdayaan perempuan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Kunjungan peserta SDG Certified Leader Program ke Desa Loyok menjadi bukti bahwa perubahan sosial dapat dimulai dari ruang belajar sederhana. Melalui Sekolah Perempuan Pade Angen, perempuan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas, memperjuangkan hak-haknya, serta berkontribusi secara aktif dalam menentukan masa depan pembangunan desa.
Program ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana setiap warga, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pembangunan.
