Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama berbagai pemangku kepentingan meluncurkan program “Voice for Equality: Stop Kekerasan Berbasis Gender” sebagai langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, setara, dan bebas dari kekerasan di NTB.
Peluncuran program tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor yang dipimpin Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, didampingi Ketua TP PKK Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, dalam kegiatan Dialog Kerja Sama dan Pemetaan Situasi Kebutuhan Layanan Kekerasan Berbasis Gender yang berlangsung di Aula Rinjani BPSDMD Provinsi NTB, Mataram, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, akademisi, kelompok disabilitas, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga lembaga yang bergerak dalam isu perlindungan perempuan dan anak.
Kekerasan Berbasis Gender Masih Menjadi Tantangan Serius
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan berbagai tantangan pembangunan daerah.
Menurutnya, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berkontribusi terhadap munculnya berbagai persoalan lain, seperti perkawinan anak, stunting, rendahnya kualitas pendidikan, hingga kemiskinan ekstrem.
“Kami percaya bahwa tanpa dukungan berbagai pihak, target yang ingin kita capai tidak akan terwujud. Karena itu, saya berharap kita semua memiliki komitmen yang sama untuk menjadi bagian dari gerakan menghentikan kekerasan berbasis gender di Nusa Tenggara Barat,” ujar Indah Dhamayanti Putri.
Ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan kekerasan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, dan dunia usaha.
Penguatan Keluarga Menjadi Kunci Pencegahan
Wakil Gubernur NTB juga menyoroti pentingnya penguatan keluarga sebagai benteng utama dalam mencegah kekerasan. Menurutnya, upaya pencegahan harus dimulai dari lingkungan terdekat, yakni rumah tangga dan komunitas.
Berbagai inisiatif seperti sekolah perempuan, pelatihan pemberdayaan masyarakat, serta program peningkatan kapasitas keluarga dinilai mampu memperkuat ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan kemampuan perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial.
Selain itu, ia mengajak kaum laki-laki untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan harmonis.
“Para suami harus menjadi pelindung bagi keluarga, mencintai dan mengayomi istri serta anak-anaknya. Pencegahan kekerasan harus dimulai dari rumah dan lingkungan terdekat kita,” tegasnya.
Banyak Kasus Kekerasan Tidak Terlaporkan
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Eksekutif Institut KAPAL Perempuan, Misiyah, mengungkapkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan diperkirakan jauh lebih tinggi dibandingkan data yang tercatat secara resmi.
Berdasarkan berbagai kajian, satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan. Namun, banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kasus yang dialaminya karena takut terhadap stigma sosial, tekanan lingkungan, maupun anggapan bahwa kekerasan merupakan urusan pribadi keluarga.
Menurut Misiyah, kondisi tersebut menyebabkan banyak korban kehilangan akses terhadap perlindungan dan layanan pemulihan yang seharusnya mereka peroleh.
“Tidak ada satu pihak pun yang mampu bekerja sendiri. Dibutuhkan ruang kolaborasi yang mempertemukan semua kekuatan untuk melindungi perempuan dan anak,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dampak kekerasan tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga memengaruhi masa depan keluarga dan masyarakat, termasuk meningkatnya risiko perkawinan anak, gangguan kesehatan fisik dan mental, serta hilangnya rasa aman dalam kehidupan sosial.
Follow Us on Instagram : https://www.instagram.com/lpsdmitra/
Voice for Equality Dorong Partisipasi Masyarakat
Sementara itu, Project Manager PLAN Indonesia, Kristi Pratiwi, menjelaskan bahwa program Voice for Equality dirancang untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender melalui partisipasi aktif masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan.
Program ini juga bertujuan memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil agar mampu mendukung layanan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan korban kekerasan secara lebih efektif.
“Kami berharap NTB semakin kuat dalam mencegah kekerasan berbasis gender sehingga angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perkawinan anak, dapat terus ditekan,” kata Kristi.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk NTB yang Lebih Aman
Peluncuran program Voice for Equality: Stop Kekerasan Berbasis Gender menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan komunitas lokal dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Komitmen yang dibangun tidak hanya berhenti pada deklarasi, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata di tingkat keluarga, komunitas, hingga kebijakan publik.
