Kamis, 14 Maret 2024, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) menggelar Musyawarah Perempuan Daerah yang selanjutnya di sebut Musda Perempuan. Musyawarah Perempuan ini di laksanakan di Rupatama 2 Kantor Bupati Lombok Timur.
Bapak Hadi Faturrahman, S.Sos selaku asisten 1 Pemda Lotim membuka kegiatan MUSDA Perempuan ini.
Peserta yang terlibat dalam Musda Perempuan Lombok Timur menghadirkan sekitar 110 orang peserta yang terdiri dari unsur komunitas perempuan dari berbagai kelompok.
Peserta yang hadir meliputi Sekolah Perempuan, kelompok Pekka, disabilitas dan kelompok rentan dan marjinal lainnya.
Selain itu juga keterlibatan dari Dinas OPD, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa wilayah program INKLUSI, desa replikasi dan desa lainnya.
Kegiatan ini juga melibatkan NGO/CSO yaitu LPSDM, LRC, Gema Alam, LPA, ABMI, Konsepsi, LIDI dan lainnya.
Tujuan dari pelaksanaan ini adalah Mewadahi partisipasi bermakna perempuan dan kelompok marginal melalui penyelenggaraan Musda dan Munas Perempuan 2024.
Merumuskan isu-isu, analisis dan usulan perempuan dan kelompok marginal berperspektif GEDSI.
tentang 9 agenda untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
memperkuat kolaborasi antara pemerintah, CSO dan kelompok akar rumput serta mendapat dukungan publik,
arti penting partisipasi perempuan dan isu-isu yang didesakkan untuk menjadi prioritas pembangunan.
Momentum penyusunan RPJP 2025 – 2045 menuju Indonesia Emas dan penyusunan RPJMN/RPJMD di lingkup kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,
menjadi sangat strategis untuk mendesakkan partisipasi perempuan dan isu-isu krusial baik di daerah dan nasional
Baca Juga : https://www.lpsdmitra.com/2024/01/22/parlemen-australia-kunjungi-program-inklusi-di-lombok-timur/
9 Agenda Prioritas dalam Musyawarah Perempuan Daerah
- Isu kemiskinan dan perlindungan sosial
- Perempuan Pekerja (PMI, PRT, Korban TPPO, Kerja Layak, Pekerja dengan Disabilitas)
- Penghapusan Perkawinan Anak
- Ekonomi Perempuan
- Kepemimpinan Perempuan (Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan;
- Kesehatan Perempuan (Kesehatan Mental, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Perempuan)
- Perempuan dan Lingkungan Hidup (Pengelolaan Sumber Daya Alam, Masyarakat Adat)
- Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Pelaksanaan musyawarah perempuan ini dilakukan secara berjenjang dan telah berlangsung mulai dari desa sampai nasional
dengan mekanisme 2 tahapan secara online dan offline dan puncak pelaksanaan Munas Perempuan 2024 nanti pada tanggal 21 April 2024.
Seluruh proses pelaksanaan ini merupakan kerjasama kolaborasi antara Kementerian PPPA, INKLUSI dan Bappenas
dengan cakupan wilayah adalah di 38 provinsi dengan perwakilan kabupaten dan desa.
Wilayah ini terdiri dari wilayah program INKLUSI dan wilayah DRPPA Kementerian PPPA serta jaringan organisasi masyarakat yang fokus pada isu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal.
Untuk representasi INKLUSI di nasional meliputi organisasi: KAPAL Perempuan, PEKKA, YAKKUM, PERMAMPU, Migrant CARE, Aisyiyah, BhaKTI, SIGAB, Kemitraan, PKBI, LAKPESDAM dan Sekretariat INKLUSI.
