Program BERANI II : Delegasi Kanada & PBB Apresiasi Nol Kasus Perkawinan Anak di Desa Aik Dewa

[Desa Aik Dewa/Selong/Lombok Timur, 11 January 2026] – Program Bersama BERANI II (2023–2027), sebuah kemitraan strategis antara UNFPA, UNICEF, dan UN Women dengan dukungan dana dari Pemerintah Kanada, hari ini melakukan dialog informal tentang capaian dan perkembangan program dalam upaya mengatasi tantangan kesehatan reproduksi, kekerasan berbasis gender serta praktik berbahaya seperti sunat perempuan (Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan) dan kawin anak. 

Dialog informal ini disampaikan dalam acara kunjungan tingkat tinggi pemerintah Canada di desa Aik Dewa Lombok Timur,  yang menyoroti pergeseran pengetahuan, paradigma, norma sosial dan layanan dalam perlindungan perempuan, remaja dan anak-anak.  Pertemuan ini diikuti oleh perwakilan masyarakat (tokoh agama, petugas kesehatan, pasangan suami istri, remaja dan anak, anggota Forum Anak, anggota PATBM atau perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat);  serta jajaran pemerintah daerah seperti Kepala Dinas DP3AKB, Kepala Dinas BPMD, Kepala Dinas Dukcapil, dan Kepala Desa Aik Dewa.  Tiga perwakilan organisasi masyarakat sipil seperti LPA (Lembaga Perlindungan Anak) NTB, LPSDM (Lembaga Pengembangan Sumber Daya MItra), dan LSD (Lembaga Sosial Desa) juga terlibat aktif dalam diskusi informal ini.

Follow Instagram Kami : https://www.instagram.com/lpsdmitra/

Adapun delegasi pemerintah Canada adalah termasuk Menteri Randeep Singh Sarai (Sekretaris Negara untuk Pembangunan Internasional), Duta Besar Canada untuk Indonesia dan Timor Leste Bapak Jess Dutton, dan ibu Alice Katherine Birnbaum, kepala kerja sama kedutaan Canada untuk Indonesia.

Sementara itu, delegasi dari tiga organisasi perserikatan bangsa-bangsa adalah termasuk Representatif UNFPA Bapak Hassan Mohtashami, Kepala Program UN Women ibu Dwi Yuliawati, dan Kepala Kantor UNICEF Kupang, Yudhistira Yewangoe.

Sinergi Terpadu: Kekuatan Tiga Agensi UN

Program BERANI II, yang namanya diambil dari kata BERANI, menunjukkan kekuatan pendekatan terpadu tiga lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana setiap agensi memainkan peran kunci:

• UNFPA: Memimpin dalam peningkatan kesehatan dan hak reproduksi perempuan, standar pelayanan kebidanan, pencegahan dan penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KGB), pencegahan praktik berbahaya (terutama sunat perempuan), dan sistem data.
• UNICEF: Berfokus pada pemberdayaan anak dan remaja, serta penguatan sistem perlindungan anak untuk mengakhiri perkawinan anak.
• UN Women: Meningkatkan kualitas layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dan mendorong kebijakan yang responsif gender, khususnya bagi aparat penegak hukum, serta pencegahan perkawinan anak melalui pemberdayaan ekonomi perempuan, termasuk memastikan pelibatan laki-laki untuk kesetaraan gender.

Mengubah Tantangan Menjadi Harapan: Capaian Kunci (2024-2025)

BERANI II telah mengatasi tiga tantangan —Kematian Ibu, Kekerasan Berbasis Gender (KGB) & Praktik Berbahaya (Perkawinan Anak dan Sunat Perempuan), serta Kesenjangan Sistemik—dengan hasil yang terukur:

• Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan:

1. Kematian Ibu (Angka Kematian Ibu/AKI): Tren nasional menurun menuju estimasi 140 per 100.000 kelahiran hidup (UN MMEIG, 2023). Kabupaten Lombok Timur memiliki jumlah kematian ibu di bawah rata-rata 30 daerah sampel, yaitu 20 orang sampai dengan tahun 2024.  Lombok Timur memang menyisakan target yang lebih kecil terkait penurunan angka kematian ibu, tapi tetap menganggarkan dukungan penurunan angka kematian ibu.
2. Perkawinan Anak: Secara nasional, angka kawin anak berhasil diturunkan dari 6,92% (2023) menjadi 5,90% (2024). Lima desa di Lombok—yaitu Lendang Nangka, Selebung, Teruwai, Sokong, dan Sigar Penjalin—telah mencapai nol kasus perkawinan anak, dan Desa Aik Dewa menunjukkan kemajuan yang signifikan.
3. Pengurangan Sunat Perempuan: Prevalensi nasional turun dari 50,8% (2021) menjadi 46,3% (2024).

• Jangkauan dan Layanan:

1. Edukasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja: Total di wilayah intervensi termasuk di Lombok TImur, jangkauan edukasi pendidikan kesehatan reproduksi dan ketrampilan hidup remaja meningkat empat kali lipat, dari sekitar 7.800 menjadi lebih dari 31.800 remaja yang menerima pendidikan ini, termasuk di sekolah reguler dan sekolah berbasis agama (pesantren dan madrasah).  Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja juga dilakukan di Sekolah Luar Biasa untuk siswa dengan disabilitas mental yang ada di pulau Lombok.
2. Layanan Terpadu: Secara nasional hampir 96% (95,94%) penyintas kekerasan bernasis gender di pusat layanan (UPTD PPA) kini menerima minimal dua jenis layanan terpadu, mencerminkan koordinasi antar-agensi yang lebih baik.

• Kepemimpinan Kebijakan dan Komunitas:

1. Regulasi: Program ini memprakarsai pengembangan 34 rencana aksi/kebijakan (melampaui target 10), termasuk penetapan 8 peraturan nasional dan 19 peraturan tingkat desa/dusun.
2. Terobosan pencegahan sunat perempuan: Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 secara eksplisit mengamanatkan eliminasi sunat perempuan di tingkat nasional, dan keberhasilan lokal telah direplikasi dari Lombok Timur ke Lombok Utara. Sunat perempuan juga telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) 2025–2029, menunjukkan issue ini bukan hanya menjadi prioritas program tetapi juga prioritas pembangunan nasional.
3. Keterlibatan Komunitas: Jangkauan kesadaran publik meningkat tajam dari 423 menjadi lebih dari 7.430 anggota masyarakat, menunjukkan minat tinggi di tingkat akar rumput untuk perubahan.

Baca Juga : https://www.lpsdmitra.com/2025/12/26/peringatan-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-16-haktp-2025/

Kesimpulan: Melangkah Maju dengan Keberanian

“Di Indonesia dan dalam seluruh kemitraan kami di seluruh dunia, kami telah melihat bagaimana inisiatif seperti program BERANI memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan dan membantu masyarakat berkembang. Hal ini terjadi karena ketika kita membantu memperkuat kualitas kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan kesetaraan gender, kita juga sedang membantu perempuan, anak perempuan dan perempuan muda untuk tetap berada di jalur yang mengarah pada pendidikan yang lebih tinggi, kehidupan dan keluarga yang lebih sehat, serta peluang ekonomi yang lebih luas,”  kata Sekretaris Negara/Menteri Pembangunan Internasional Canada Randeep Singh Sarai.

“BERANI II bukan hanya memberikan layanan; bersama-sama kami mengubah cara Indonesia melindungi perempuan, remaja, dan anak-anak,” kata Koordinator Program BERANI II untuk UNFPA, UNICEF dan UN Women, Asti Widihastuti. “Saat ini, kami menyaksikan keberanian para ibu, bapak, orang tua, remaja, anak-anak, serta mitra pemerintah nasional, provinsi, kabupaten dan desa serta mitra organisasi masyarakat sipil untuk memilih masa depan yang berbeda. Walaupun tantangan terkait data masih ada, momentum untuk perubahan sudah terlihat nyata.”

Hassan Mohtashami, selaku Perwakilan UNFPA, menyampaikan bahwa “program BERANI II merupakan wujud nyata kolaborasi tiga badan PBB yang memadukan keahlian teknis dan kekuatan UNICEF, UN Women, dan UNFPA untuk menciptakan dampak yang lebih besar dan komprehensif bagi perempuan, remaja, dan anak-anak.”

“Dulu isu kesetaraan gender, kekerasan berbasis gender dan perkawinan dianggap sebagai isu isu yang melawan norma dalam tatanan adat, agama dan sosial. Jika sudah mulai diangkat isu isu tersebut di ruang publik oleh LPSDM maka akan menjadi diskusi menarik sehingga kemudian ada perubahan cara pandang dari sikap-sikap patriarki pada perubahan perilaku yang lebih setara, muncul kesadaran dan cara pandang baru yang lebih terbuka, inklusif dan transformatif terhadap peran gender di diri sendiri, keluarga, masyarakat dan pemangku kepentingan,”  ungkap ibu Ririn dari LPSDM

Pak Sukran dari LPA NTM menyatakan, “Pendampingan UN telah menguatkan kapasitas teknis dan manajerial LPA NTB dalam hal penerapan pendekatan berbasis hak anak, penguatan sistem layanan perlindungan anak terintegrasi, pengelolaan program berbasis komunitas, serta perluasan jejaring kolaborasi lintas lembaga dan sektor swasta. Sehingga menghasilkan praktik-praktik baik yang berdampak nyata dan dapat direplikasi di wilayah lain, antara lain penguatan peran komunitas dan desa melalui revitalisasi kearifan lokal Rumah Aman dan Gerakan Suara Perempuan untuk pencegahan perkawinan anak dan penghapusan praktik sunat perempuan, peningkatan partisipasi anak dan remaja melalui Forum Anak, serta integrasi layanan perlindungan anak di tingkat akar rumput melalui pendekatan kearifan lokal Gawe Gubuk. Untuk keberlanjutannya  Ketua TPPKK Provinsi NTB (Ibu Sinta M. Iqbal) berkomitmen mendukung untuk memperluas jangkauan dan memperdalam capaian Program BERANI II yang telah hasilkan.”

“Ibu ibu mulai memahami kekerasan bukan hanya kekerasan fisik, namun juga kekerasan emosional dan ekonomi, sehingga pengetahuan itu yang melatar belakangi Ibu ibu mulai berani speak up, mencoba berdiskusi dengan pasangan tentang pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga,” demikian amatan Pak Nendi dari Lembaga Sosial Desa.